banner 1477x739

Ketua DPRD Provinsi Sumsel,Hj. R.A. Anita Noeringhati, Menerima Kunker Deputi BPIP Bidang Hukum, Advokasi Dan Pengawasan Regulasi

PALEMBANG, RBK – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., Menerima kunjungan kerja (kunker) dan Silaturahmi dari Deputi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi, Bapak K. A. Tajudin SH., MH. di Ruang Tamu VIP Kantor DPRD Provinsi Sumatra Selatan. Senin, (28/08/2023)

Kegiatan tersebut berlangsung di ruang tamu Ketua DPRD Sumsel, di Jalan Kapten A Rivai, Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, pada Senin (28/08/2023)

Deputi Bidang Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP, Kemas Akhmad Tajuddin, SH.,MH mengatakan pihaknya mendatangi DPRD Sumsel dalam untuk menjelaskan tentang misi BPIP terkait dengan internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai pancasila.

Baca Juga  Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, H.M.Giri Ramanda N. Kiemas, SE.,MM. menerima Audiensi Dari Forum Kepala Desa Sumatera Selatan (FKDSS)

“Dengan kegiatan yang kami lakukan tadi, saya berharap hubungan institusi antara BPIP dengan DPRD Sumsel dapat terjalin silahturahmi dengan sebaik baiknya. Kamu berharap kunjungan ke DPRD Sumsel ini adalah bukan kunjungan yang terakhir, tetapi akan berlanjut sampai kunjungan berikutnya dengan kerjasama yang seerat-eratnya,” ujar Kemas Akhmad Tajuddin saat ditemui media ini di DPRD Sumsel.

Dikatakan Kemas, bahwa nilai-nilai pancasila benar-benar dapat tercermin dalam setiap produk yang dihasilkan oleh DPRD Sumsel, dalam istilahnya Presiden Jokowi bahwa semua peraturan perundang undangan harus ada rasa pancasila didalamnya.

Baca Juga  Ketua DPRD Sumsel Ikuti Rapat Persiapan Jelang Pemilu 2024 di Griya Agung

Menurut Kemas, bahwa inilah salah satu upaya dari BPIP dalam rangka untuk menjalin hubungan dengan semua lembaga baik yang di pusat maupun di daerah.

“Saya mengucapkan berterimakasih dengan sambutan yang sangat ramah dan penuh kekeluargaan dari unsur pimpinan DPRD Provinsi Sumsel. Mudah-mudahan ini adalah indikator bahwa memang keberadaan BPIP di lingkungan instansi yang membuat regulasi, benar benar menjadi perhatian,” tandasnya.