banner 1477x739

Pali  

Kesbangpol PALI Lakukan Antisipasi Konflik Jelang Pemilu 2024

PALI,RBK – Meski pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 masih dua tahun lagi, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mulai mengantisipasi potensi konflik yang bakal terjadi. Antisipasi terjadinya konflik dibahas pada Rapat Koordinasi (Rakor) tim terpadu penanganan konflik sosial yang digelar oleh Badan Kesbangpol Kabupaten PALI di kantor Bupati PALI, Rabu (22/6/2022).

Rakor yang dibuka Bupati PALI melalui Sekda Kartika Yanti itu mengusung tema “Rencana aksi daerah tahun 2022 dan pengaktifan kembali Siskamling di daerah guna antisipasi tahun politik dan keamanan menjelang Pemilu serentak tahun 2024” dihadiri sejumlah kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab PALI.

Baca Juga  DPRD PALI Dua Kali Paripurna, Bahas KUA PPAS dan APBD Perubahan Tahun 2023

Sekda PALI Kartika Yanti mengatakan, bahwa kegiatan rakor digelar dalam mewujudkan Sumsel zero konflik.

“Ketika ada suatu permasalahan agar tidak menjadi konflik dan menjadi besar perlu adanya upaya pencegahan serta guna mewujudkan Sumsel zero konflik. Untuk itu kami berpesan agar peserta mengikuti Rakor ini dengan baik dan simak apa yang disampaikan narasumber,” pesan Sekda.

Sementara itu, Kapolres PALI akui adanya potensi gesekan-gesekan di tengah-tengah masyarakat terutama permasalahan lahan.

“Konflik timbul adanya permasalahan yang dilatarbelakangi kepentingan seperti permasalahan lahan. Untuk meniadakan konflik hal yang tidak mungkin, tetapi bagaimana kita melakukan upaya agar konflik itu tidak menimbulkan bentrokan fisik. Untuk mengaktifkan Siskamling, kami sangat mendukung dalam memelihara kamtibmas ditengah-tengah masyarakat,” ujar Kapolres.

Baca Juga  Banjir Lagi, Kades Tanjung Dalam Ingatkan Warga Untuk Waspada 

Di tempat yang sama, Ersangkut, Kepala Badan Kesbangpol kabupaten PALI, menyarankan kepada seluruh masyarakat agar melaporkan adanya hal-hal yang mencurigakan yang terjadi di lingkungannya.

“Pencegahan sejak dini adalah upaya penanganan konflik. Untuk itu segera laporkan ke kami adanya indikasi kejanggalan atau aktivitas warga yang dianggap menyimpang agar tidak menjadi konflik,” sarannya. (nor)